Home > Fraksi > FPKS DPR RI: Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam, Jangan Malah Impor

FPKS DPR RI: Pemerintah Harus Berdayakan Petani Garam, Jangan Malah Impor

Anggota FPKS DPR RI

Indonesia Belum Bisa Mandiri, Sebab Masih Impor Garam

Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Slamet, menyoroti rencana pemerintah untuk melakukan impor garam. Menurutnya, langkah tersebut tidak menjadi solusi atas kebutuhan yang terjadi saat ini.

“Catatan saya terkait pergaraman ini, pemerintah jangan langsung main impor aja. Temui petani garam, agar tau apa yang terjadi di lapangan, dimana garam petani itu numpuk, tidak terserap. Maka bila itu yang terjadi, mengapa pemerintah memaksakan impor,”

ucap Slamet kepada media

Slamet menjelaskan, meskipun pada akhirnya ketercukupan garam tersebut tidak terpenuhi, maka pemerintah harus terlebih dahulu membentuk regulasi tentang bagaimana caranya garam petani dapat terserap.

“Kekurangnya baru impor. Asumsi mereka melakukan impor kan karena kebutuhan belum terpenuhi, tapi anehnya fakta di lapangan mengatakan bahwa petani garam mengeluh harganya jatuh dan stok di lapangan tidak terserap, berarti ada sesuatu yang tidak menyambung,”

jelas Slamet.

Orientasi pemerintah, sambung Slamet, harus pada pemberdayaan petani. Harusnya garam hasil produksi petani tersebut diserap terlebih dahulu sebelum melakukan impor. Selain itu, pemerintah pun harus hadir bila kualitas garam petani dianggap belum memenuhi standar industri.

“Beri petani kita bimbingan, pendampingan dan pemberdayaan. Bukan dengan solusi impor. Karena misi pemerintah harus penyejahteraan rakyat yang dalam hal ini adalah para petani garam. Pemerintah harus hadir, baik melalui kebijakan importir menyerap garam petani atau ada subsidi terkait harga garam petani kita,”

tegas Slamet.

Bahkan, sambung Slamet, bila hari ini perlu untum membahas pembentukan Dewan Garam Nasional (DGM) yang berfungsi untuk mengawasi bagaimana perjalanan garam di Indonesia, dirinya siap untuk mempertimbangkan pembahasan hal tersebut.

“Kebutuhan untuk industri saat ini belum terpenuhi. Tapi yang saya soroti adalah upaya pemerintah untuk menuju pemenuhan kebutuhan tersebut tidak ada. Rasanya sulit kalau petani harus berdaya secara mandiri, terutama terkait dengan permodalan mereka, tetap harus ada campur tangan pemerintah,”

imbuh Slamet.

Slamet mengingatkan pemerintah, bila hari ini pemerintah tidak hadir untuk membela dan memberdayakan para petani garam, maka ke depan yang terjadi itu tidak hanya impor garam, melainkan petani garamnya pun yang akan diimpor.

“Karena rakyat kita sudah tidak mau bertani garam,” tandas Slamet.

You may also like
Anggota FPKS DPR RI Kurniasih Mufidayati
FPKS DPR RI Dorong Pembentukan Pansus BPJS Kesehatan

Leave a Reply